kenaikan bbm

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo, hari Senin (17/6), melakukan Launching Pengiriman Perdana SMS Broadcast Penyesuaian Subsidi BBM. Hal ini dilakukan dalam rangka sosialisasi kebijakan penyesuaian subsidi BBM melalui fasilitas saluran telekomunikasi seluler yaitu SMS (short message service) dengan nomor 1708.

Berdasarkan Siaran Pers Nomor : 29/HUMAS KESDM/2013 tanggal 17 Juni 2013, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,  tentang pemilihan SMS Broadcast sebagai salah satu media dikarenakan perangkat telekomunikasi kini telah menjadi salah satu kebutuhan  primer masyarakat, sehingga dapat  menjangkau   masyarakat tanpa sekat golongan maupun   segmentasi tertentu, untuk memperoleh informasi mengenai rencana penyesuaian subsidi BBM.

SMS Broadcast mulai berlaku Senin (17/6) sampai dengan dua minggu ke depan, dengan kurang lebih 240 juta nomor aktif pengguna telekomunikasi seluler dan Fixed Wireless Access akan dikirimi secara bertahap satu kali pengiriman SMS, yang dikirimkan atas nama pengirim Tim Sosialisasi BBM.

Materi SMS berisi penjelasan kepada masyarakat mengenai subsidi BBM tidak tepat sasaran, lebih banyak dinikmati orang kaya, dan hanya menciptakan ketidakadilan. Sebagai sarana pengaduan, ketik BBM (spasi) isi pesan kirim ke nomor 1708.

Sebagaimana siaran pers ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum & Humas Kementerian ESDM Susyanto, belum lama ini (23/5), Mendagri RI menekankan pentingnya para Gubernur, Bupati/Walikota mengikutsertakan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di wilayah masing-masing,terkait dengan penyesuaian subsidi BBM, antara lain  :

·       Melakukan langkah antisipasi dan penanganan terhadap dampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM di wilayah masing-masing;

·        Antisipasi dan penanganan dampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM dilakukan pada sebelum pengumuman, saat pengumuman, dan pasca pengumuman selama pelaksanaan kebijakan tersebut;

·        Melakukan pengawasan dan pengamanan pendistribusian BBM guna menginhari adanya penimbunan BBM dan gangguan keamanan lainnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;

·       Meneruskan arahan mengenai antisipasi dan penanganan dimaksud sampai tingkat desa/kelurahan;

·       Melaporkan dengan segera setiap perkembangan situasi pada kesempatan pertama kepada Mendagri CQ Dirjen Kesbangpol melalui Puskomin.

Sementara itu, secara terpisah, Menteri Keuangan RI Chatib Basri memiliki argumen yang mendasar tentang kenaikan BBM menjadi 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter.   Apa yang akan terjadi bila harga BBM tidak naik?

Menteri Keuangan memberikan paparannya,  bahwa ada beberapa akibat  yang akan terjadi apabila harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak dinaikkan, maka defisit anggaran menjadi 3,83%, dan ini akan membuat stabilitas makro terganggu, sehingga arus modal keluar," ujar Chatib Basri di Gedung DPR, Senin (17/6/2013).

Chatib Basri menegaskan,  apabila kondisi ini terjadi, maka dampaknya adalah stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terganggu. "Hal ini tentu berbahaya, rupiah bisa jatuh dan berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja," katanya.

Pemerintah tidak ragu-ragu lagi menaikkan harga BBM subsidi. Namun pemerintah juga telah menyiapkan program kompensasi menangani dampak kenaikan harga BBM subsidi. Paket kompensasi ini termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150 ribu/bulan selama 4 bulan yang akan diberikan kepada 15,5 juta keluarga miskin, sebagai jaring pengaman sosial. 

Pemerintah tinggal menunggu paket kompensasi ini digedok dalam RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang pada Senin malam (17/6), seperti diketahui telah disahkan oleh sidang paripurna DPR RI meskipun melalui voting.  "Kenaikan BBM harus ada kompensasinya dan program kompensasi itu sudah kita siapkan. Ada alokasi untuk penduduk miskin dan Rp 6 triliun untuk infrastruktur dasar sehingga ada anggaran yang pro penduduk miskin," pungkas Chatib Basri. **(www.jatengprov.go.id-sjy)